Informasi terbaru Festival Musik Internasional Digelar di Riau
Pekanbaru- Malay Music Institute bersama Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata (Budsenipar) Provinsi Riau akan menggelar festival musik internasional yang mengolaborasikan antara musik tradisional dan modern bertajuk "Riau Hitam Putih Internasional 2007", 27-28 Juli 2007.

Direktur Malay Music Institute, Pulsiamitra di Pekanbaru mengatakan, acara tersebut bertujuan untuk memperkenalkan perpaduan kedua jenis musik tersebut kepada generasi muda.

"Acara ini juga ditujukan bagi pelestarian dan pengembangan musik Melayu di antara maraknya musik modern yang kian tak terbendung, dengan menampilkan musik tradisional tersebut dalam festival musik berskala internasional," katanya.

Festival akbar tersebut akan menghadirkan grup musik dari dalam dan luar negeri, di antaranya Field Players & Red White Bottom dari Kuala Lumpur, Komunitas Maestro dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Dewan Kesenian Lampung dari Lampung, Gilang Ramadhan dengan grup musik Nera dari Jakarta, De Lima Malay Youth dari Singapura, Trio Dingo dari Australia, Group Musik dari Venezuela, Dubai, India, Filipina, Thailand, serta dari kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Provinsi Riau, Jhoni Irwan mengatakan pihak pemerintah provinsi sangat mendukung acara tersebut karena dinilai akan membawa dampak positif bagi promosi wilayah Riau di mata nasional dan internasional.

Selain itu, acara tersebut menurut dia akan membawa dampak positif bagi sosialisasi musik tradisional khususnya Melayu kepada generasi muda.

Sementara itu, pengamat musik Ben Pasaribu menyatakan, Provinsi Riau dengan posisi geografis yang strategis yakni terletak di pusat Pulau Sumatera dan berbatasan dengan negeri tetangga, sangat menguntungkan untuk mengangkat budaya tradisional dipadukan dengan modernisasi.

Sumber : www.antara.co.id
Tinggalkan komentar anda tentang Festival Musik Internasional Digelar di Riau

Informasi terbaru Dephan Siap Tolak DCA
Singapura Kerahkan 25 Kapal Perang
Jakarta- Berbeda sikap dengan Departemen Luar Negeri, Dephan akhirnya siap membatalkan perjanjian pertahanan dengan Singapura. Sebelumnya, dalam beberapa kali dengar pendapat dengan DPR, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri bersikukuh DCA tak bisa dibatalkan. Direktur Jendral Strategi Pertahanan Dephan Mayjen Dadi Susanto mengatakan, keputusan pembatalan diambil jika Singapura tetap memaksakan permintaannya di area Bravo.

“Indonesia teguh dalam posisinya karena area itu bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia meskipun konsekuensinya DCA dibatalkan,” ujar Dadi dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta. Selain Dadi, acara yang diprakarsai Centre for Dialogue Cooperation and Civilization (CDCC) itu dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, anggota Komisi 1 DPR Abdillah Thoha dan peneliti militer Rizal Sukma.

Singapura, kata Dadi, meminta latihan selama 45 hari per tiga bulan. Juga, melibatkan 25 kapal per latihan.

”Padahal mereka punya 32 kapal, itu berarti hampir semua dipakai, kita menolak keras,” kata jenderal kelahiran Salatiga itu.

Negeri Singa juga meminta 20 pesawat tempur dalam latihan di kawasan sekitar Laut Natuna tersebut. “Jumlahnya banyak sekali, ya pantes-pantesnya empat saja,” kata Dadi.

Lulusan Akmil 1972 itu menjelaskan, pembahasan DCA menjadi set back (mundur) setelah pemerintah Singapura memaksa Indonesia mengakui draf yang sudah ditandatangani di Tampaksiring, Bali.

Padahal, kata Dadi, draf itu belum mengatur secara detail prosedur latihan di wilayah bravo. “Yang diatur baru daerah Alpha 1 dan Alpha 2, sesuai pasal 6 DCA, semua wilayah harus diatur implementing arrangement-nya,” katanya.

Mantan Atase Pertahanan untuk Amerika Serikat itu mengakui Singapura sulit diajak kompromi. “Masalahnya kecil, tapi alot apalagi mereka negara pedagang, semua dihitung untung-ruginya,” kata Dadi.

Di tempat yang sama, Abdillah Thoha menyatakan sikap Dephan terlambat dalam menyikapi DCA. “Kenapa dulu mau merumuskan draf Tampaksiring, diberi makan apa tim perunding kita di Singapura,” katanya disambut tawa puluhan peserta diskusi.

Politisi PAN itu juga mempermasalahkan sikap pemerintah yang tidak satu kata. “Tampaknya Dephan dan Deplu harus duduk bersama dulu baru menghadapi Singapura bersama-sama,” katanya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang hadir sebagai peserta diskusi meminta kepentingan masyarakat di daerah latihan menjadi pertimbangan utama. “Jangan sampai mengejar keuntungan sesaat tetapi mendatangkan kemudharatan yang lebih banyak,” katanya.
Menlu: DCA Tak Bisa Dibatalkan.

Sebelumnya, penolakan sejumlah fraksi di DPR untuk meratifikasi perjanjian pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA) RI-Singapura ditanggapi dingin oleh Departemen Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda menyatakan bahwa kedua negara mempunyai kepentingan sama tetapi terbalik.

Saat rapat kerja dengan Komisi I pada 26 Juni lalu, Hasan menjelaskan bahwa saat ini kepentingan parlemen RI dan Singapura saling bertolak belakang. Dilihat dari kepentingan nasional masing-masing negara, parlemen Indonesia ingin segera meratifikasi perjanjian ekstradisi. Sementara pemerintahan Singapura, karena kepentingannya, ingin meratifikasi perjanjian pertahanan.

”Sama-sama mempunyai kepentingan, tapi terbalik,” katanya. Hasan sempat mengatakan bahwa perjanjian ekstradisi dan DCA adalah masalah ruang dan uang. Artinya Singapura membutuhkan ruang bagi militernya untuk melakukan latihan perang. Pada sisi lain, Indonesia mempunyai kepentingan untuk menarik kembali asset para koruptor yang selama ini bersembunnyi di negeri pulau tersebut.

Karena itu penolakan ratifikasi oleh sejumlah fraksi di DPR dinilai wajar. Namun Menlu menolak desakan berbagai pihak yang meminta agar pemerintah membatalkan perjanjian tersebut. Menurut dia sebuah perjanjian hanya bisa dibatalkan ketika sudah berlaku. Padahal suatu perjanjian baru akan berlaku ketika sudah diratifikasi. ”Jadi kalau tidak (diratifikasi, red) ya tidak berjalan,” tambahnya.

Dengan alasan itu, pihak pemerintah belum menyerahkan DCA kepada DPR dan juga belum ada permohonan untuk meratifikasi. Memang dalam beberapa kasus perjanjian tidak memerlukan ratifikasi. Namun dalam konteks DCA perjanjian itu memerlukan pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR untuk melakukan ratifikasi.

”Kondisinya terbalik, parlemen Indonesia menolak perjanjian pertahanan, sedangkan perjanjian ekstradisi ditolak parlemen Singapura,” kata Hassan.

Dalam raker itu anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera Jeffrey Johanes Massie kembali menyatakan penolakannya terhadap ratifikasi DCA. Menurut dia kesalahan besar bagi pemerintah menyatukan DCA dengan perjanjian ekstradisi. ”DCA sangat-sangat merugikan kita, saya secara pribadi menolak untuk meratifikasinya,” tandasnya.

Pengamat militer Andi Widjajanto mengatakan, pemerintah akan melanggar hukum internasional jika membatalkan perjanjian itu secara sepihak. ”Yang bisa hanya parlemen, sedangkan panglima dan menteri luar negeri tidak punya kewenangan,” ujarnya di sela-sela acara ujian promosi doktor Kolonel Ahmad Yani Basuki di Auditorium FISIP UI Depok.

Andi menambahkan, aturan pelaksanaan yang menjadi kendala pembahasan seharusnya tidak terjadi. “Sebaiknya, sebelum perjanjian Tampaksiring itu ditandatangani semua draf termasuk aturan pelaksanaan sudah di atas meja,” katanya.
Deplu, kata Andi, juga tidak bisa terlibat terlalu dalam pada penyusunan pasal demi pasal perjanjian militer. ”Paling banter hanya pada prosedur traktatnya saja, kalau teknis seperti jumlah rudal, spesifikasi pesawat, dan semacamnya, saya kira Deplu tidak akan terlibat sejauh itu,” ujarnya.

Apalagi, masing-masing angkatan sudah mulai bersikap sendiri-sendiri terhadap perjanjian pertahanan itu. Misalnya, soal lahan latihan di Baturaja yang disikapi tegas oleh TNI Angkatan Darat. “Apalagi KSAD telah menolak keterlibatan negara ketiga di wilayah itu, Singapura pasti juga akan berpikir ulang,” katanya.

Tak Pengaruhi SEZ
Dalam pada itu, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Wardana mengatakan, tidak ada kaitan antara Defense Cooperation Agreement (DCA) yang masih dalam proses dengan kerja sama ekonomi dengan Singapura, terutama mengenai Special Economic Zone (SEZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

Hal itu disampaikan Wardana kepada Batam Pos, di sela-sela acara ’’Batam Investment Mission” yang diselenggarakan bersama oleh Singapore Chinese Chamber of Commerce & Industry (SCCCI) dan Kabil Industrial Estate (KIE), Kamis (28/6) di Turi Beach, Nongsa.

”Saya kira tidak ada kaitannya, ya. Saya tidak melihat ada kaitan, kerja sama pertahanan (DCA, red) itu juga kan masih dalam proses dan pemerintah pun belum menyampaikan ke DPR untuk ratifikasi karena ada beberapa masalah teknis dalam arti implementing arrangement-nya harus dibicarakan dulu dengan pihak Singapura,” ujar Wardana.

Ia melanjutkan, baik Menteri Luar Negeri (Menlu) maupun Menteri Pertahanan (Menhan) belum menyampaikan secara formal ke DPR. Ketika ditanya reaksi yang terjadi di tingkat lokal mengenai DCA tersebut, Wardana menjelaskan, DCA tidak terlalu menjadi ganjalan dalam menjalankan hubungan bisnis antara Indonesia dengan Singapura.

”Karena memang, komplementaritas (kepentingan ekonomi) kita sangat tinggi sekali. Reaksinya kan dalam konteks DCA, tapi prospek bisnis hubungan ekonomi saya optimis sekali masih akan berkembang,” tambahnya.

Sumber : Batam Pos
Tinggalkan komentar anda tentang Dephan Siap Tolak DCA

Informasi terbaru Balai Perapatan Kesultanan Asahan Diratakan
Menyusul diruntuhkannya Istana Kesultanan Asahan yang selama ini menjadi kebanggaan, kini giliran Balai Perapatan Kesultanan Asahan. Bangunan bersejarah itu turut diruntuhkan demi perluasan bangunan gedung bertingkat yang dilakukan para pengembang.

Menurut catatan, bangunan ini merupakan lambang peradaban masyarakat Tanjungbalai, yang waktu itu dibangun secara bersamaan dengan Istana Kesultanan Asahan pada tahun 1888. Letaknya berada tidak jauh dari bangunan istana yang runtuh pada tahun 1970.

Tanjungbalai yang kini memasuki usia 325 tahun ini, tidak memiliki peninggalan bangunan bersejarah. Kejayaan pemerintahan kerajaan Kesultanan Asahan kini tinggal kenangan. Satu-satunya yang tinggal adalah Masjid Raya Sultan Ahmadsyah dan bangunan kerajaan lainnya yang masih bertahan.

Balai Perapatan Kesultanan ini berdiri di atas lahan 2 hektar lebih di Kelurahan Pantai Burung Tanjungbalai Selatan, meski di atas pertapakan bangunan bersejarah itu merupakan hak para pewaris Kesultanan Asahan, namun bangunan bersejarah itu adalah juga milik masyarakat Tanjungbalai.

"Pemerintah hingga kini belum ada memiliki keinginan untuk merelokasi bangunan bersejarah itu atau minimal mempertahankannya," ujar Drs Adi Karma pengurus Partai Demokrat (PD) Tanjungbalai.

Informasi yang dihimpun, lahan di sekitar Balai Perapatan Kesultanan Asahan ini sebelumnya telah dijadikan Asrama Brimob. Pada zaman Belanda, dibangun perkantoran dengan nama Kantor Dinas Sosial dan Kerapatan.

Pada tahun 1967, terdengar kabar tanah tersebut diperjualbelikan kepada salah seorang pengusaha di Tanjungbalai.

Terakhir, terdengar kabar tanah itu telah beralih tangan kepada salah satu bank di Tanjungbalai, setelah para pemilik tidak mampu membayar kredit jaminan sertifikat tanah yang telah habis tenggang waktu, sehingga tanah itu dilelang bank pada salah seorang pengusaha.

Kini, di atas tanah tersebut akan dibangun sebuah gedung perusahaan.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungbalai melalui Kepala Tata Usaha Banding mengakui, hingga kini BPN Tanjungbalai tidak mengetahui status tanah Balai Perapatan Kesultanan Asahan itu.

Menurut Adi Karma, bangunan milik raja-raja di Tanjungbalai, status tanahnya tetap dikuasai keturunannya, tetapi tanah milik Pemerintah Belanda, jatuh ke tangan Pemerintah RI. Sayangnya, keturunan raja-raja ini tidak pernah mempertahankan nilai-nilai sejarah untuk generasi selanjutnya. "Malah mereka banyak menjual aset sejarah ini kepada pihak ketiga, yang akhirnya berganti menjadi nilai ekonomis," ujar Adi karma.

Sumber : www.harian-global.com
Tinggalkan komentar anda tentang Balai Perapatan Kesultanan Asahan Diratakan

Informasi terbaru 2 Kabupaten Baru di Sumut Disahkan
Jumlah kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) kini bertambah. Dua kabupaten baru di provinsi ini kemarin disahkan sesuai UU. Kabupaten baru itu yakni Padang Lawas dan Angkola Sipirok. Dua kabupaten hasil pemekaran Tapanuli Selatan ini disahkan melalui rapat paripurna DPR, Selasa (17/7).

Selain itu, DPR juga mengesahkan enam kabupaten lainnya yakni Pasawaran (Lampung), Serang (Banten), Kuburaya (Kalbar), Tanatidung (Kaltim), Manggarai Timur (NTT) dan Kotatua (Maluku). Pengesahan delapan kabupaten itu disetujui 10 fraksi di DPR secara aklamasi.

Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno itu disaksikan Mendagri (ad interim) Widodo AS dan Mensesneg Hatta Radjasa. Fraksi-fraksi berharap, pembentukan daerah pemekaran baru ini bisa semakin mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan menumbuhkan partisipasi dalam pembangunan.

Fraksi-fraksi juga mengingatkan bahwa pemekaran harus dikawal dan dijaga agar tidak disalahgunakan oleh para elite lokal untuk mengejar kepentingan pribadi dan kelompok.

Sambutan diekspresikan tokoh masyarakat dan DPRD Tapanuli Selatan ketika pimpinan rapat menyebut Padang Lawas dan Angkola Sipirok disahkan menjadi daerah otonom. Teriakan histeris, tepuk tangan dan haru pun membahana dari warga Sumut yang menyaksikan paripurna ini.

Sumber : www.harian-global.com
Tinggalkan komentar anda tentang 2 Kabupaten Baru di Sumut Disahkan

Informasi terbaru Kain Tradisional Palembang Melestarikan dan Menghidupi
Kawasan Kebun Pisang, Sebrang Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, hanya satu dari beberapa daerah yang menjadi ”pusat” para perajin penghasil kain tradisional, seperti songket, jumputan, dan tajung.

Di deretan bangunan rumah panggung yang bercampur bangunan berdinding bata, dengan sebagian lorong jalan yang hanya cukup untuk lewat sepeda motor itu, terdengar bunyi alat tenun bukan mesin (ATBM) bersahutan.

Di kawasan yang bisa dikatakan padat itulah kain tradisional Palembang dihasilkan. Di sela-sela areal terbuka yang sangat terbatas itu pun dipenuhi kain-kain jumputan yang baru selesai diproses dan tengah dijemur. Lalu-lalang orang di bawah lambaian jemuran kain jumputan bagi warga Kebun Pisang menjadi hal biasa. Tak ada yang merasa terganggu dengan kondisi itu.

”Hampir semua warga di sini adalah perajin. Kami sudah terbiasa dengan suasana produksi. Sejak kecil, saya sudah mengenal songket, jumputan, dan tajung. Nenek saya pun perajin songket, ada pula kerabat kami yang membuat tajung,” cerita Sania Sukanto (30), perajin kain tradisional Palembang berlabel Zakiah Collection.

Tak terputus
Bagi para perajin kain tradisional itu, menekuni usaha ini tak sekadar untuk bertahan hidup, tetapi dilandasi keinginan meneruskan apa yang telah dirintis leluhur. Seperti Nia, panggilan Sania Sukanto, yang sejak masih kanak-kanak tinggal di lingkungan perajin kain tersebut. Dia mengaku, dorongan untuk menjadi perajin begitu besar.

”Kami delapan bersaudara, empat di antaranya perajin kain, tiga orang berusaha konfeksi. Rumah ini juga yang dipakai nenek saya membuat songket,” kata Nia menunjuk rumah panggung yang dia tinggali bersama suaminya, Sukanto (36), dan anak mereka.

Berkah dari menekuni kain tradisional juga dirasakan Haji Aceng (30), perajin jumputan. Selain dipasarkan di Palembang dan sekitarnya, produk jumputannya juga dikirim ke Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Tahun 2009, ia berkesempatan ikut pameran di Samarinda, Kalimantan Timur.

Dia juga sudah memahami selera konsumen. Katanya, pasar Sumatera biasanya menuntut warna-warni motif yang lebih berani, sedangkan konsumen di Pulau Jawa umumnya menyukai jumputan dengan gradasi warna-warna lembut.

”Alhamdulillah meski tidak banyak, tetapi permintaan jumputan itu kontinu, tak terputus. Dalam seminggu, minimal kami membuat sekodi kain,” kata Haji Aceng, yang menunaikan ibadah haji juga dari hasil sebagai perajin jumputan.

Irfan Daya Putra (42), Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Muhammadiyah, Palembang, sempat beberapa tahun bekerja dan berusaha di bidang lain. Namun, sejak tahun 2008, ia menekuni kerajinan kain tajung dan blongsong bermodal Rp 150 juta-Rp 200 juta.

Kalau tajung dan blongsong biasanya berbentuk sarung (dan selendang), Irfan juga membuatnya dalam bentuk kain sepanjang 5 meter-25 meter, tergantung pesanan. Dalam sebulan, ia rata-rata memproduksi 280 meter kain.

Selain mendapat penghasilan dan melestarikan kain tradisional, dia juga membuka lapangan kerja bagi puluhan orang. ”Ada delapan orang yang mengerjakan ATBM, enam orang mewarnai, dan empat orang untuk pencucian. Kalau pesanan banyak, jumlah mereka (pekerja) bisa naik dua-tiga kali lipat,” kata Irfan, perajin kain tajung di Soak Simpur, Pagar Gunung, Kecamatan Sukarame, Palembang.

Barter bahan baku
Tak hanya ”wong kito” yang menjadi perajin kain tradisional di daerah Kebun Pisang, Palembang. Marjuki (38), pria asal Jawa, sejak menikah dengan perempuan asal Palembang sekitar 17 tahun lalu pun bergiat sebagai perajin jumputan.

”Keluarga istri saya perajin jumputan. Saya belajar dari kakak ipar,” ujarnya. Dia memunyai sedikitnya 30 pola motif jumputan tradisional.

Marjuki tak hanya membuat jumputan dengan motif tradisional Palembang yang dia sebut titik tujuh, kuping, keong, mawar atau bintang, tetapi juga memodifikasi motif-motif tradisional itu. Satu set jumputan sarimbit yang dikerjakan sekitar tujuh hari, dijualnya seharga sekitar Rp 350.000.

”Keuntungan kami tak banyak, berkisar 10 persen saja,” kata Marjuki sambil menjelaskan proses pembuatan jumputan, mulai dari menjiplak pola sampai pewarnaan. Dia menjual produknya ke pasar-pasar di Palembang.

Tahun 2005, katanya, permintaan jumputan sekitar lima kodi. Namun, tahun ini rata-rata dalam seminggu hanya dua kodi. Menurunnya permintaan pasar membuat ruang gerak Marjuki terbatas. Dulu, dia bisa membeli bahan baku langsung. Kini, demi kelangsungan produksi, dia dan sebagian perajin jumputan terpaksa melakukan sistem barter.

”Kain jumputan kami langsung ’ditukar’ dengan bahan baku, seperti kain organdi, sutra, dan benang-benang. Kalau menanti semua produk kami terjual baru membeli bahan baku, tidak mungkin; karena pedagang baru membayar sebulan, bahkan tiga bulan kemudian,” cerita ayah dua anak ini.

Meskipun ”berstatus” perajin, Nia tidak hanya menjual produknya ke pusat perbelanjaan di Palembang. Setidaknya sekali setahun dia mengikuti pameran di Jakarta. Bahkan, sejak dua tahun lalu, Nia juga memasarkan produknya melalui internet.

”Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Departemen Perindustrian. Di sini saya mengenal internet,” kata Nia yang belakangan lebih fokus pada songket yang tengah naik daun. Dia juga membuat perpaduan antara songket dan jumputan palembang dalam satu kain, yang baru muncul awal tahun 2010 ini. (BOY/CP)

Sumber : http://oase.kompas.com
Tinggalkan komentar anda tentang Kain Tradisional Palembang Melestarikan dan Menghidupi

Informasi terbaru “Tanamkan pendidikan karakter melalui kebudayaan”
Solo â€"Upaya menanamkan pendidikan karakter bisa dilakukan dengan sarana kebudayaan. Selain efektif, hal ini juga sekaligus mengajak siswa mencintai budaya Indonesia.

Pendapat itu disampaikan dosen Jurusan Pedalangan Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, Sunarto Sindhu SKar, saat ditemui Espos seusai mengisi acara Pentas Budaya di SD Muhammadiyah 1 Solo, akhir pekan lalu.

Sindhu menerangkan jika seorang anak mengenal budaya sejak dini, diharapkan muncul kesenangan terhadap budaya, lalu ada keinginan mempelajari bahkan melestarikannya. “Jika sudah ada perasaan memiliki budaya, anak akan mencintai dan berusaha melestarikannya,” jelasnya.

Ia mencontohkan media wayang bisa menjadi salah satu sarananya. Jika guru di sekolah tidak ada yang bisa bermain wayang, mereka bisa mengajak kerjasama orang yang bisa mendalang. Pada saat pertunjukkan wayang itulah, pendidikan karakter bisa dilakukan. Dalang, terangnya, bisa mencontohkan bagaimana kehidupan seseorang yang berperilaku baik dan berperilaku jahat.

“Pertemukan tokoh baik dan tokoh jahat. Lalu ceritakan bagaimana kehidupan tokoh jahat, bagaimana tokoh baik. Hal ini bisa dicerminkan melalui tingkah laku, sopan santun dan kegiatan sehari-hari. Misalnya anak nakal yang suka merokok kemudian diceritakan suatu saat menderita sakit paru-paru,” ungkapnya.

Pendapat sebagian orang bahwa wayang adalah budaya kuno, terangnya, bisa dibantah jika dalang bisa memodifikasi cerita dan tokohnya. Jika wayang akan ditujukan sebagai media pembelajaran bagi anak-anak, dalang seharusnya menyesuaikan jalan cerita dan tokohnya. Hal ini ia lakukan ketika dirinya mementaskan wayang golek di hadapan sekitar 120 siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 Solo, akhir pekan lalu.

Kepala SD Muhammadiyah 1 Solo, Drs Muh Abu Nasrun MPd mengungkapkan kegiatan itu sengaja digelar dengan tujuan untuk menanamkan rasa cinta anak terhadap seni dan budaya. Menurutnya seseorang yang mencintai seni, biasanya adalah pribadi yang berperasaan lembut. Sehingga sentuhan kepribadian terhadapnya lebih mudah. “Perasaannya lebih peka,” ujarnya.

Sindhu juga mengingatkan agar orangtua mewaspadai seorang anak yang sering menonton sinetron. Pasalnya pada kebanyakan sinetron, seorang tokoh yang berperan jahat, digambarkan selamanya jahat. Seolah hidup manusia itu tak pernah berubah. Bukan tidak mungkin ketika seorang anak sering menonton sinetron akan timbul persepsi bahwa seseorang yang jahat, akan selamanya jahat. ewt

Sumber : http://www.solopos.com
Tinggalkan komentar anda tentang “Tanamkan pendidikan karakter melalui kebudayaan”

Informasi terbaru Seminar Internasional Bahasa dan Sastra di Palembang
Sumatra - Forum Kajian Identitas Bahasa, Sastra, dan Budaya Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menggelar Seminar Internasional Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajaran Bahasa dan Sastra, di Hotel Sandjaja Palembang, 1-2 Juni 2010.

Ketua panitia seminar internasional bahasa dan sastra itu, Ery Agus Kurnianto, didampingi humasnya, Dian Susilastri, di Palembang, Selasa, menjelaskan bahwa dalam seminar bertema "Politik Identitas: Lokalitas Bekonteks Global dalam Wacana Multikultural" mengundang dan dihadiri 300-an peserta dari sejumlah daerah di Indonesia dan negara tetangga.

Pembicara dan peserta adalah para pakar yang berminat dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan pengajarannya.

Pemakalah kunci adalah Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Alex Noerdin, dengan delapan pemakalah utama, dan 60 pemakalah pendamping, serta melibatkan 200-an peserta aktif, kata Ery pula.

Mereka semua berlatar belakang peneliti, dosen, guru, mahasiswa, dan pemerhati masalah bahasa, sastra, budaya, dan pengajaran, ujar dia lagi.

Beberapa pemakalah penting, antara lain Dr Sugiyono (Pusat Bahasa), Prof Hj Siti Zainon Ismail (Malaysia), Prof H Hasyim (Brunei Darussalam), Prof Azhar Ibrahim (Singapura), Prof Chuzaimah Dahlan Diem (Unsri Palembang), dan Eddy Santana Putra (Wali Kota Palembang).

Seminar berlangsung dua hari ini, menurut Ery, menjadi sangat penting bagi idealisme negara-bangsa dalam menentukan arah pembentukan identitasnya dalam kancah global dengan perspektif humaniora.

Dia menjelaskan, bahwa humaniora merupakan bidang relatif lebih arif dan fleksibel dalam melihat dinamika identitas yang selalu mencari bentuk.

Di dalamnya juga perlu peran media massa sebagai penyebar informasi yang positif dan konstruktif dalam penyadaran politik identitas negara-bangsa, kata Ery pula.

Dian Susilastri menambahkan, bahwa Forum Kajian Identitas Bahasa, Sastra, dan Budaya (Forkibastra) merupakan sebuah forum yang akan berkonsentrasi pada pengkajian identitas bahasa, budaya, dan sastra beserta pengajaran dan pembelajarannya.

Tujuan seminar internasional yang diselenggarakan Forkibastra Balai Bahasa Provinsi Sumsel, menurut Dian, untuk menggali identitas yang tercermin dalam bahasa, sastra, dan budaya.

Serta sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa dan sastra dalam dunia pendidikan menghadapi era global, menumbuhkembangkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra lokal sebagai bagian budaya dunia, kata Dian pula. (rs/RS/ant)

Sumber : http://www.beritadaerah.com
Tinggalkan komentar anda tentang Seminar Internasional Bahasa dan Sastra di Palembang